PPKn Kelas VII

Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara


Kamu sudah mengetahui sejarah pembentukan BPUPKI, bukan? Lalu, kapan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilaksanakan? Siapakah yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Bagaimana pelaksanaan perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Coba carilah informasi berkaitan dengan pertanyaan tersebut, kemudian cermati uraian berikut.

BPUPKI yang telah terbentuk, segera menyusun agenda kerja. Agenda pertama yang dilakukan BPUPKI adalah membentuk rumusan dasar negara dengan mengadakan sidang-sidang BPUPKI. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia yang akan menjiwai UUD Indonesia, Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10-16 Juli 1945 membahas tentang pembentukan Undang-Undang Dasar.

Pada sidang pertama BPUPKI, muncul tiqia tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Berikut rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh perumus dasar negara tersebut.

a. Mr. Muhammad Yamin

Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka yang isinya sebagai berikut.

  1. Peri kebangsaan.
  2. Peri kemanusiaan.
  3. Peri kerakyatan.
  4. Peri ketuhanan.
  5. Kesejahteraan rakyat.

Dalam mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia merdeka, Mr. Muhammad Yamin menyatakan bahwa "... rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang kepada kebudayaan timur". Kemudian Mr. Muhammad Yamin juga menambahkan,".. kita tidak berniat, lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya".

Setelah selesai berpidato, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai asas dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua siding yang berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Rumusan dasar negara Indonesia merdeka tersebut sebagai berikut.

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kebangsaan persatuan Indonesia.
  3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Prof. Dr. Mr. Soepomo

Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo mengemukakan rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka yang isinya sebagai berikut.

  1. Persatuan.
  2. Kekeluargaan.
  3. Keseimbangan lahir dan batin.
  4. Musyawarah.
  5. Keadilan sosial.

Mr. Soepomo juga menekankan bahwa Indonesia merdeka bukan Negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat). Akan tetapi, negara mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat yang berbeda golongan dan paham.

Saat itu Mr. Soepomo juga mengungkapkan tiga paham, yaitu paham perseorangan, paham golongan, dan paham integralistik. Paham perseorangan ialah paham individualisme yang merupakan induk dari liberalisme dan kapitalisme, yang selanjutnya menjadi paham imperialisme. Paham golongan merupakan istilah lain dari kolektivisme yaitu marxisme-leninisme, yang didasarkan pada perjuangan kelas dan diktator proletariat. Terakhir adalah paham integralistik yang dipandang sesuai dengan semangat kekeluargaan bangsa Indonesia.

c. Ir. Soekarno

Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato di hadapan seluruh anggota BPUPKI. Pada pidato tersebut Ir. Soekarno mengusulkan lima asas sebagai dasar negara yang isinya sebagai berikut.

  1. Kebangsaan Indonesia.
  2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan.
  3. Mufakat atau demokrasi.
  4. Kesejahteraan sosial:
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Ir. Soekarno mengusulkan bahwa rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka dinamakan Pancasila, Para anggota sidang BPUPKI menerima secara bulat usulan tersebut. Ir. Soekarno juga mengusulkan kelima sila tersebut diringkas lagi menjadi Trisila sehingga isinya sebagai berikut.

  1. Sosio-nasional, yaitu nasionalisme dan internasionalisme.
  2. Sosio-demokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat.
  3. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Ir. Soekarno, Trisila dapat diperas lagi menjadi Ekasila yang dinamakan "Gotong Royong". Ir. Soekarno dalam sidang tersebut juga menyampaikan bahwa kelima dasar negara yang dikemukakan di atas dinamakan Panca Dharma. Kemudian, atas saran seorang ahli bahasa, Ir. Soekarno mengubahnya menjadi Pancasila. Akhirnya, pada sidang BPUPKI yang pertama istilah Pancasila disepakati menjadi dasar negara Indonesia. Sejak saat itu, tanggal 1 Juni 1945 diperingati  sebagai Hari Lahir Pancasila.

Pada akhir masa persidangan pertama, ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya (10-16 Juli 1945). Panitia kecil yang resmi ini beranggotakan delapan orang (Panitia Delapan) di bawah pimpinan Soekarno. Terdiri atas 6 orang wakil golongan kebangsaan dan 2 orang wakil golongan Islam. Panitia Delapan terdiri atas Soekarno, Moh. Hatta, M. Yamin, A. Maramis, M. Sutardjo Kartohadikoesoemo, Otto Iskandardinata (golongan kebangsaan), Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan K.H. Wachid Hasjim (golongan Islam). Panitia Kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka selekas-selekasnya, Dasar (Negara), Bentuk Negara Uni atau Federasi, Daerah Negara Indonesia, Badan Perwakilan Rakyat, Badan Penasihat, Bentuk Negara dan Kepala Negara, Soal Pembelaan, dan Soal Keuangan.

Pada akhir pertemuan tersebut, Ir. Soekarno juga mengambil inisiatif membentuk Panitia Kecil beranggotakan 9 orang, yang kemudian dikenal sebagai "Panitia Sembilan". Panitia Sembilan terdiri atas Soekarno (ketua), Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Achmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakar, K.H, Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan mengadakan rapat di rumah Ir. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Rapat berlangsung alot karena terjadi perbedaan pandangan antarpeserta rapat tentang rumusan dasar negara, Panitia ini bertugas untuk menyendiki usul-usul mengenai perumusan dasar Negara yang melahirkan konsep rancangarn Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep rancangan Pembukaan ini disetujui pada 22 Juni 1945. Oleh Soekarno rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar ini diberi nama "Mukadimah", oleh M. Yamin dinamakan "Piagam Jakarta", dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut "Gentlemen's Agreement".

Panitia Sembilan berhasil membuat kesepakatan yang diberi nama Piagam Jakarta. Nama Piagam Jakarta merupakan usulan dari Mr. Muh. Yamin. Rumusan dasar Negara dalam Piagam Jakarta isinya sebagai berikut.

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEBERAGAMAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA A. Makna Persatuan dalam Keberagaman Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka berkat adanya semangat persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan tidak hanya dibutuhkan saat meraih kemerdekaan, namun juga sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini yang penuh keberagaman. 1.       Makna Persatuan dan Kesatuan Persatuan berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan diartikan pula sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Pengertian persatuan dalam kaitan Indonesia sebagai negara kesatuan adalah kumpulan bangsa-bangsa di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia sehingga membentuk kesatuan wilayah. Persatuan dan kesatuan Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Berdasarkan...
Baca selengkapnya

PPKn Kelas 9

Gambar
  Sikap Positif terhadap Pokok PIkiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bersikap positif terhadap pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wujud rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. 1. Sikap Positif terhadap Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Agar tujuan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai, kita harus bersikap positif terhadap keempat pokok pikiran dalam kehidupan sehari-hari. a.     Pokok Pikiran Persatuan Sikap positif terhad...
Baca selengkapnya
Gambar
Mewujudkan Persatuan dan Kebanggaan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional Usaha bangsa Indonesia mencapai persatuan bangsa, kesatuan negara, dan keutuhan Nusantara telah melewati jangka waktu yang sangat panjang. Untuk mencapai persatuan, kesatuan, dan keutuhan negara dibutuhkan waktu yang sangat lama. 1. Mewujudkan Persatuan Indonesia Kata persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatu atau berkumpulnya berbagai komponen menjadi satu. Arti kata kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu. Jadi, persatuan dan kesatuan adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Adapun tahapan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut. a.        Perasaan Senasib Perasaan senasib muncul karena adanya keterikatan terhadap kesamaan tempat tinggal ataupun kesamaan dalam menghadapi sebuah masalah. Di sinila...
Baca selengkapnya