Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dipisahkan dengan proses perumusan dan pengesahsn Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya, selain diciptakan untuk menyongsong lahirnya Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang fundamental. Oleh karena itu, keduanya mempunyai hubungan asasi. 1. Perumusan Undang-Undang Dasar Untuk memahami UUD, pahamilah dahulu istilah konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis "constituere" yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksud sebagai pembentukan atau penyusunan suatu negara. Konstitusi bagi suatu negara merupakan keseluruhan sisterm aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal...
Postingan
Menampilkan postingan dari Oktober, 2020
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan cita-cita rakyat saat memperjuangkan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, para pendiri memilih bentuk dan kedaulatan negara sesuai kehendak seluruh rakyat Indonesia. Bentuk dan kedaulatan negara ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang sah. A. Hakikat dan Teori Kedaulatan Negara Setiáp negara menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan. Negara yang berdaulat adalah negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Tidak ada kekuasaan iain yang dapat mengatur urusan dan mengontrol negara tersebut. 1. P engertian Kedaulatan Kedaulatan dalam bahasa Latin berasal dari kata supremus yang berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh negara Berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh (kekuasaan tertinggi) untuk mengatur suatu pemerintahan. ...